Polisi Pamong Praja. Pasal 19 Pengangkatan dan pemberhentian Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 Pengisian jabatan struktural di lingkungan Satpol PP diisi oleh pejabat fungsional Polisi Pamong Praja. ] BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pasal 21 TUGAS, POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Sesuai dengan Undangan-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa Ketentraman, Ketertiban Umum dan JAKARTA - Tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018. Satpol PP merupakan perangkat pemerintah daerah untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesawaran. 7. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesawaran. 8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesawaran. 9.

Lambang Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g dikenakan di bawah lencana KORPRI untuk PDH,PDL dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning ANALISA PERBANDINGAN KUAT DESAK BATU BATA DARI TANAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DENGAN BATU BATA DARI TANAH LIAT YANG BERASAL DARI PROPINSI JAMBI

17. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat polisi pamong praja dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparatur serta badan hukum terhadap Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum ser-ta pelindungan masyarakat

X7UyAU. 343 430 257 393 274 449 203 198 198

lambang polisi pamong praja